Kapolsek Termuda yang Jadi Idola Warga: Iptu Dovie Eudy Zendy Hadirkan Polisi Humanis di Lenteng

Berita, Kapolsek Lenteng, Polsek Lenteng, Reportase News, Sumenep|by

SUMENEP – Kehadiran Kapolsek Lenteng, Iptu Dovie Eudy Zendy, membawa warna baru dalam pola pelayanan kepolisian di wilayah Kecamatan Lenteng. Sosoknya yang dikenal humanis, dekat dengan masyarakat, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap warga kurang mampu maupun penyandang disabilitas membuatnya kian digemari oleh masyarakat setempat.

Dalam berbagai kesempatan, Iptu Dovie tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang mengedepankan solidaritas kemanusiaan. Ia kerap turun langsung menyapa warga di pelosok, memberikan bantuan kebutuhan pokok, hingga pendampingan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus.

“Polisi harus menjadi solusi, bukan sebatas penegak aturan,” ungkapnya dalam sebuah kegiatan sosial yang digelar pekan lalu. Sikap itulah yang membuat hubungan antara Polsek Lenteng dan masyarakat semakin harmonis.

Di usia kepemimpinan yang masih relatif muda, Iptu Dovie dinilai mampu menunjukkan bahwa kepemimpinan modern di tubuh Polri dapat dimulai dari hal-hal sederhana: hadir, mendengar, dan membantu.

Sejumlah tokoh masyarakat Lenteng menyebut Iptu Dovie sebagai kapolsek termuda yang memberi teladan bagi jajaran Polsek lainnya. Pendekatannya yang lembut namun tegas dianggap berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya di tingkat kecamatan.

“Beliau tidak segan turun ke rumah-rumah warga, melihat kondisi langsung, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian. Ini contoh yang jarang,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Dengan karakter kepemimpinan yang merakyat dan program sosial yang terus berjalan, nama Iptu Dovie kini semakin melekat di hati warga Lenteng. Ia tidak hanya memimpin Polsek, tetapi juga membangun jembatan kemanusiaan yang menguatkan hubungan polisi dan masyarakat.

banner 400x130

SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan, Bupati Fauzi: Status Baru Harus Diikuti Kinerja yang Lebih Baik

Pemerintahan, Sumenep|by

SUMENEP — Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sumenep resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan formasi tahun 2025. Acara tersebut digelar di Stadion GOR A. Yani Pangligur, Senin (01/12/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Sebanyak 5.224 PPPK paruh waktu ditetapkan dalam formasi tahun ini, terdiri dari 1.086 tenaga guru, 3.076 tenaga teknis, dan 1.062 tenaga kesehatan. Pengangkatan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam penataan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdikan diri di instansi pemerintah.

“Bukan Sekadar Status Baru, Tetapi Amanah dan Tanggung Jawab”

Dalam sambutannya, Bupati Achmad Fauzi menegaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu tidak boleh dianggap sebagai hadiah atau sekadar perubahan status administratif. Menurutnya, status baru tersebut merupakan amanah besar yang harus dibuktikan melalui integritas, kedisiplinan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Menjadi PPPK paruh waktu adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Pemerintah sudah memberikan kepastian status, maka bapak-ibu wajib menunjukkan dedikasi, kejujuran, dan profesionalisme yang lebih baik,” tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh PPPK paruh waktu untuk menjaga etika dan disiplin kerja sebagai ASN yang menjadi wajah pemerintah di mata publik.

“Meskipun paruh waktu, kontribusinya sangat penting. Setiap tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis harus memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan berkualitas,” lanjutnya.

Achmad Fauzi mengingatkan bahwa tugas yang dijalankan PPPK akan terus dievaluasi. Ia menekankan bahwa loyalitas terhadap tugas dan instansi merupakan nilai penting yang harus dijaga.

“Status baru ini menuntut tanggung jawab dan kinerja yang lebih baik. Pemerintah daerah membutuhkan tenaga ASN yang tidak hanya bekerja, tetapi juga memiliki loyalitas dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Arif Frimanto, menjelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan melalui pendataan, verifikasi, serta penyesuaian kebutuhan organisasi perangkat daerah. Semua dilakukan secara bertahap sesuai regulasi pemerintah pusat.

“Prosesnya panjang, meliputi pendataan, verifikasi, dan penyesuaian kebutuhan OPD. Ini bagian dari penataan tenaga honorer agar memiliki kepastian status dan dapat bekerja sesuai aturan,” ujarnya.

Arif menambahkan bahwa pengangkatan tersebut bukanlah akhir perjalanan karier, melainkan awal pengabdian yang akan terus dievaluasi.

“Kinerja, kedisiplinan, dan kebutuhan organisasi akan menjadi dasar evaluasi berkala. Jangan sampai status baru justru merugikan diri sendiri jika tidak dijalankan sesuai aturan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan bahwa pembayaran gaji PPPK paruh waktu akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2026 melalui APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.

Sebanyak 4.929 peserta hadir langsung dalam acara penyerahan SK, sementara 295 lainnya mengikuti secara daring, terutama dari wilayah kepulauan dengan prioritas pelayanan, khususnya tenaga kesehatan.

Pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pelayanan pemerintah daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis administratif.

Dengan penataan tenaga honorer melalui skema PPPK, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap tercipta pelayanan publik yang lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pengangkatan ini sekaligus menjadi momentum bagi para tenaga honorer untuk memulai babak baru pengabdian yang lebih profesional, tertib administrasi, dan memiliki standar kinerja yang jelas.

Desa Kaulon Rehabilitasi Kantor Desa Demi Pelayanan Publik yang Lebih Nyaman

Berita, Blitar|by

BLITAR – Pemerintah Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rehabilitasi sebagian kantor desa, khususnya empat ruangan yang berada di sisi selatan. Proyek ini dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) sebagai bentuk prioritas desa terhadap kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa Kaulon, Jais, S.Pd., menyebutkan bahwa rehabilitasi ini merupakan langkah mendesak mengingat kondisi kantor desa sebelumnya dinilai tidak layak huni. Saat musim hujan, perangkat desa maupun warga yang membutuhkan pelayanan sering kesulitan mencari tempat yang aman dan nyaman.

“Kantor desa ini pusat pelayanan publik. Kami ingin memberikan layanan yang nyaman, cepat, akurat, dan gratis. Itu semua harus dimulai dari fasilitas kerjanya. Jika perangkat desa bekerja dengan tenang, masyarakat pun akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan,” ujar Jais.

Fokus Layanan Masyarakat, Desa Kaulon Benahi Kantor Desa yang Tak Layak.

Proses rehabilitasi disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes). Dengan banyaknya kebutuhan mendesak dan keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa Kaulon memilih memangkas kegiatan seremonial dan mengalihkan anggarannya untuk perbaikan infrastruktur dasar pelayanan publik.

Meski anggaran tidak sepenuhnya mencukupi, semangat gotong royong masyarakat dan perangkat desa membuat pembangunan tetap bisa berjalan. Sebagian biaya ditutupi dengan swadaya, bahkan satu ruangan tambahan dibiayai langsung dari dana pribadi Kepala Desa.

“Anggarannya memang belum mencukupi, tetapi sebagian kami kerjakan dengan swadaya. Alhamdulillah prosesnya sudah mulai berjalan,” tambah Jais.

Rehabilitasi empat ruangan utama ini diharapkan segera rampung sehingga Kantor Desa Kaulon dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan publik yang aman, ramah, dan nyaman. Langkah ini sekaligus menandai transformasi baru dalam tata kelola pelayanan desa.

Sosok Perempuan Asal Luwu Timur Kuasai Panggung Nasional Ofi Sasmita, Istri Pemuda Jeneponto yang Memimpin Banyak Organisasi Strategis

Breaking News|by

Jakarta — Di tengah sorotan publik terhadap peran perempuan di tingkat nasional, muncul satu nama yang mencuri perhatian: Ofi Sasmita. Perempuan kelahiran Luwu Timur, Sulawesi Selatan, ini kini menjadi salah satu figur penting di panggung nasional, berkat kiprahnya yang menyentuh berbagai sektor strategis.

Yang membuat kisahnya semakin menarik, Ofi Sasmita adalah istri dari pemuda asal Desa Langkura, Kabupaten Jeneponto, sebuah desa yang dikenal dengan tradisi dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Dari desa kecil inilah, jejak perjuangan dan kisah hidupnya berawal, hingga akhirnya mengantarkannya pada posisi penting di tingkat nasional.

Memimpin di Berbagai Sektor Penting

Di usianya yang relatif muda, Ofi Sasmita memegang peranan sentral di berbagai organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan arah pembangunan nasional. Posisi-posisi strategis yang ia emban antara lain:

  1. Presiden Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia — memimpin ratusan advokat muda di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan penegakan hukum yang adil.
  2. Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Media Online Republik Indonesia — mengawal kebebasan pers dan memerangi hoaks di era digital.
  3. Ketua Pimpinan Pusat Posbakum Pranaja — memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tanpa biaya.
  4. Presidium Pusat Ahli Konsultan Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia — berperan penting dalam advokasi sektor pertambangan dan tata kelola sumber daya alam.
  5. Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pekerja Pertambangan Republik Indonesia — memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja tambang serta pengusaha di sektor ini.
  6. Presiden Komite Advokasi Tambang Republik Indonesia — mengawal isu-isu strategis di industri pertambangan nasional.
  7. Sekretaris Presiden Jaringan Advokasi Lingkungan Hidup Republik Indonesia — memimpin gerakan nasional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  8. Dewan Kehormatan Nasional Komite Advokat Indonesia — menjaga integritas profesi advokat di seluruh Indonesia.
  9. Dewan Kehormatan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia — memastikan profesionalitas pengacara muda dalam membela kepentingan hukum masyarakat.

Jejaring Luas dan Kepemimpinan yang Kuat

Kiprah Ofi Sasmita tidak hanya berhenti pada tataran jabatan formal. Ia dikenal memiliki jejaring yang luas, mulai dari kalangan aktivis, profesional, tokoh masyarakat, hingga pemangku kebijakan. Banyak pihak menilai, kemampuannya membangun komunikasi lintas sektor adalah salah satu kunci keberhasilannya.

“Ofi Sasmita adalah contoh nyata bahwa perempuan Indonesia bisa berdiri sejajar, bahkan memimpin di garis depan perjuangan untuk kepentingan bangsa,” ujar salah satu koleganya di Jakarta.

Inspirasi bagi Perempuan Indonesia

Kisah perjalanan Ofi Sasmita menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk berani mengambil peran strategis. Dari latar belakang sederhana di Sulawesi Selatan, ia membuktikan bahwa tekad, kerja keras, dan integritas mampu membuka jalan menuju panggung nasional.

Dengan visi yang kuat dan komitmen pada perubahan positif, Ofi Sasmita diprediksi akan terus menjadi tokoh penting dalam dinamika organisasi, hukum, dan kebijakan.

Memimpin sembilan organisasi strategis di bidang hukum, media, pertambangan, dan lingkungan hidup, Ofi Sasmita dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Dari membantu rakyat kecil lewat bantuan hukum gratis, mengadvokasi kebebasan pers, hingga mengawal isu lingkungan dan pertambangan nasional — kiprahnya membentang luas dari Sabang sampai Merauke.

Kehadirannya di panggung nasional membuktikan, perempuan Indonesia mampu berada di garis depan perjuangan, memimpin perubahan, dan mempengaruhi arah kebijakan negara.

“Ini adalah era di mana perempuan tak hanya menjadi penonton, tapi pemimpin dalam sejarah,” tegas salah satu pengamat politik di Jakarta.

Redaksi