Mama-Mama Papua Apresiasi Bantuan Presiden Prabowo untuk Pelatihan Rajut Tenun, Tegaskan Dukungan pada Asta Cita di Tanah Papua

 

Berita Nasional:Sosialisasi dan pelatihan Rajut Tenun Asli Papua kembali digelar di Papua Barat Daya sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya Mama-Mama Papua. Kegiatan ini dipimpin oleh Yosina Rita Pulanda, Ketua UMKM Rajut Tenun Asli Papua, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan nyata berupa alat-alat tenun dan material pendukung.

Menurut Yosina, bantuan tersebut telah membuka ruang pelatihan yang lebih luas bagi Mama-Mama Papua untuk mengembangkan keterampilan tenun tradisional—keterampilan yang menjadi identitas budaya sekaligus peluang ekonomi. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya program pemberdayaan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Mama-Mama Papua secara resmi menerima program MBG (Modal Bagi Gerak) dan PKG (Produktivitas Keluarga Gerak) yang digulirkan pemerintah di Papua Barat Daya. Program ini dinilai tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan lapangan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yosina juga menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tersebut sangat kuat di kalangan Mama-Mama Papua. Ia menyampaikan bahwa jika ada pihak yang menolak program Presiden Prabowo, Mama-Mama Papua siap mempertanyakan alasan penolakan tersebut.

“Mama Papua sudah menerima bukti nyata program Bapak Presiden. Kami siap turun bertanya kalau ada yang menolak, karena kami merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.

Pelatihan Rajut Tenun Asli Papua ini tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga menjaga kelestarian budaya lokal melalui karya-karya tenun yang khas dan memiliki nilai jual tinggi. Pemerintah daerah pun menyambut baik langkah ini, karena sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang bisa diperluas ke daerah lain di Tanah Papua, sehingga semakin banyak perempuan Papua yang terlibat aktif dalam penguatan ekonomi kreatif lokal.

banner 400x130

Bantuan Alsintan DBHCHT Kabupaten Blitar Dorong Modernisasi dan Kesejahteraan Petani Tembakau

BLITAR – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian tembakau melalui penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025. Program ini bertujuan memodernisasi praktik budidaya tembakau serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

Plt Kepala Bidang Sarana Perkebunan DKPP Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo, menyampaikan bahwa program DBHCHT tahun ini memfokuskan bantuan pada pengadaan hand tractor dan cultivator sebagai alat pendukung utama dalam pengolahan lahan.

“Pengadaan Alsintan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi, dan seluruh unit akan disalurkan pada Desember 2025,” ujarnya di Blitar, Senin (24/11/24).

Alsintan akan diberikan kepada kelompok tani tembakau di wilayah sentra produksi, khususnya di Kecamatan Selopuro, Talun, serta daerah lainnya yang dinilai memiliki potensi dan kebutuhan yang tinggi.

“P.s.bsapan sasaran didasarkan pada kebutuhan lapangan serta analisis produktivitas wilayah. Bantuan ini diharapkan memperkuat efektivitas dan efisiensi budidaya tembakau,” jelas Siswoyo.

Pemanfaatan mesin modern dinilai sangat vital mengingat siklus tanam tembakau yang sensitif terhadap kondisi cuaca. Dengan dukungan Alsintan, petani diharapkan dapat mempercepat persiapan lahan dan mengoptimalkan waktu tanam secara tepat.

“Kami berharap proses budidaya, mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen, dapat berjalan lebih maksimal,” tegasnya.

Siswoyo menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing tembakau Blitar di tingkat nasional. Varietas tembakau Selopuro—yang dikenal dengan aroma kuat dan karakter daun yang khas—saat ini mulai kembali diminati oleh berbagai produsen rokok.

“Perhatian produsen terhadap tembakau Blitar semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas produksi harus terus ditingkatkan,” tuturnya.

DKPP Kabupaten Blitar optimistis bantuan Alsintan akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Dengan berkurangnya beban kerja, menurunnya biaya produksi, serta meningkatnya kualitas hasil panen, pendapatan petani diprediksi dapat meningkat signifikan.

“DBHCHT merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan intervensi nyata guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau,” pungkasnya.

KUHAP Terbaru Disahkan, Presiden DPN FAMI Ofi Sasmita Tegaskan Peran Sentral Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum

 

Jakarta – Setelah pengesahan KUHAP terbaru yang memperkuat peran dan perlindungan advokat, Presiden Dewan Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (DPN FAMI), Ofi Sasmita, menegaskan pentingnya advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu dan rentan terhadap ketidakadilan hukum.

Ofi Sasmita menekankan, “Advokat bukan hanya pembela di persidangan, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan hak-hak hukum masyarakat terpenuhi. Penguatan KUHAP harus diikuti dengan implementasi nyata agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan profesional.”

FAMI merupakan organisasi advokat secara nasional, dengan anggota tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, menurut Ofi Sasmita, FAMI memiliki tanggung jawab strategis untuk mengawal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di seluruh wilayah, memastikan akses keadilan merata dan profesional. “Sebagai organisasi advokat nasional, FAMI berkomitmen untuk mendukung implementasi KUHAP terbaru dan memastikan seluruh anggota dapat bekerja secara aman, profesional, dan sesuai kode etik,” tambahnya.

Menurutnya, pemberian bantuan hukum merupakan fungsi strategis advokat dalam sistem peradilan pidana, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Advokat yang memiliki kepastian hukum dan dilindungi secara penuh dalam melaksanakan profesinya akan lebih mampu menegakkan keadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun masyarakat luas.

Ofi Sasmita juga menyoroti tantangan praktik di lapangan, seperti tafsir kabur mengenai istilah “itikad baik” dalam pasal perlindungan advokat. Ia menegaskan perlunya regulasi yang jelas agar advokat tidak menghadapi risiko hukum saat memberikan bantuan hukum atau mendampingi klien.

Lebih lanjut, Ofi Sasmita menyampaikan bahwa FAMI akan terus memantau implementasi KUHAP terbaru dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan advokat dijalankan secara efektif. “Kami berharap pemerintah dan DPR RI memberikan dukungan penuh agar advokat benar-benar dapat menjalankan peran sentralnya tanpa hambatan,” ujar Ofi Sasmita. Dikantor DPN FAMI  Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan

Dengan penguatan peran advokat, diharapkan masyarakat Indonesia, terutama kelompok yang rentan, akan lebih mudah mendapatkan akses keadilan dan bantuan hukum yang profesional. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional.

Humas FAMI

Pemkab Blitar Tuntaskan Penyaluran BLT DBHCHT 2025, Ribuan Buruh Terima Bantuan Tahap Akhir

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menuntaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Program ini menjadi bentuk konkret komitmen pemerintah daerah dalam menguatkan kesejahteraan pekerja lokal, khususnya buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh.

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar dan memasuki tahap akhir pada penghujung tahun 2025. Bantuan tersebut diberikan untuk menjaga daya beli dan memberikan perlindungan ekonomi bagi para buruh yang menjadi pilar industri hasil tembakau di daerah.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaringan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menyampaikan bahwa penyaluran BLT tahun ini dibagi dalam enam tahap, dimulai sejak Juli hingga Desember 2025.

“Penyaluran sudah berlangsung empat kali dan berjalan lancar. Untuk tahap kelima disalurkan pada pertengahan November, dan tahap keenam pada awal Desember 2025,” jelasnya, Jumat (21/11/2025).

Setiap penerima yang telah terdata secara resmi berhak menerima BLT sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan. Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing buruh agar lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Dinsos Kabupaten Blitar juga mencatat adanya peningkatan jumlah penerima dari bulan ke bulan. Berikut rincian penyaluran BLT DBHCHT tahun 2025:

  • Juli 2025 : 4.705 penerima – Rp1,41 miliar
  • Agustus 2025 : 4.810 penerima – Rp1,44 miliar
  • September 2025 : 4.898 penerima – Rp1,47 miliar

Menurut Yuni, program ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi pekerja sektor tembakau, yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap industri dan pendapatan daerah.

“Semoga bantuan ini dapat menambah kesejahteraan bagi para buruh, khususnya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok,” ujarnya.

Pemkab Blitar menegaskan akan terus memperkuat sektor ekonomi lokal melalui program-program berkelanjutan yang bersumber dari DBHCHT, serta memastikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang bergantung pada industri tembakau dan cengkeh.