Puncak Musim Hujan 2025–2026, Pemkab Sumenep Ajak Warga Tingkatkan Kesiapsiagaan

SUMENEP — Menjelang pergantian tahun, Kabupaten Sumenep kembali berada dalam kondisi cuaca ekstrem seiring meningkatnya intensitas hujan dan potensi munculnya berbagai bencana hidrometeorologi. Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, mengingatkan seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan.

“Kami tidak menginginkan bencana terjadi di Kabupaten Sumenep, namun kewaspadaan harus dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko,” tegas Bupati dalam keterangannya kepada Media Center, Rabu (03/12/2025).

Pemerintah daerah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam langkah-langkah mitigasi sederhana, seperti membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta memangkas pohon yang berpotensi tumbang. Menurut Bupati, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Hal-hal sederhana tetapi penting dapat mengurangi dampak bencana,” ujarnya.

Bupati juga mengimbau warga yang melakukan perjalanan liburan akhir tahun untuk memantau perkembangan cuaca melalui portal resmi BMKG maupun kanal informasi BPBD Kabupaten Sumenep.

“Keselamatan harus menjadi prioritas. Jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, lebih baik menunda perjalanan,” imbuhnya.

Sementara itu, melalui laman resmi BMKG, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa ancaman cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi. Fenomena seperti hujan intensitas tinggi, angin kencang, petir, puting beliung, serta hujan es dapat muncul akibat pengaruh Monsoon Asia, Madden Julian Oscillation, gelombang Kelvin, Rossby Equator, hingga seruak dingin Siberia.

BMKG juga mencatat sejumlah wilayah yang berpotensi terbentuk bibit siklon tropis, antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa–Bali, NTT, NTB, Maluku, Papua Selatan dan Tengah.

Pada periode 28 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, serta sebagian Sulawesi Selatan dan Papua Selatan berpotensi mengalami hujan tinggi hingga sangat tinggi, dengan akumulasi mencapai 300–500 milimeter per bulan.

banner 400x130

Kapolsek Termuda yang Jadi Idola Warga: Iptu Dovie Eudy Zendy Hadirkan Polisi Humanis di Lenteng

SUMENEP – Kehadiran Kapolsek Lenteng, Iptu Dovie Eudy Zendy, membawa warna baru dalam pola pelayanan kepolisian di wilayah Kecamatan Lenteng. Sosoknya yang dikenal humanis, dekat dengan masyarakat, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap warga kurang mampu maupun penyandang disabilitas membuatnya kian digemari oleh masyarakat setempat.

Dalam berbagai kesempatan, Iptu Dovie tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang mengedepankan solidaritas kemanusiaan. Ia kerap turun langsung menyapa warga di pelosok, memberikan bantuan kebutuhan pokok, hingga pendampingan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus.

“Polisi harus menjadi solusi, bukan sebatas penegak aturan,” ungkapnya dalam sebuah kegiatan sosial yang digelar pekan lalu. Sikap itulah yang membuat hubungan antara Polsek Lenteng dan masyarakat semakin harmonis.

Di usia kepemimpinan yang masih relatif muda, Iptu Dovie dinilai mampu menunjukkan bahwa kepemimpinan modern di tubuh Polri dapat dimulai dari hal-hal sederhana: hadir, mendengar, dan membantu.

Sejumlah tokoh masyarakat Lenteng menyebut Iptu Dovie sebagai kapolsek termuda yang memberi teladan bagi jajaran Polsek lainnya. Pendekatannya yang lembut namun tegas dianggap berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya di tingkat kecamatan.

“Beliau tidak segan turun ke rumah-rumah warga, melihat kondisi langsung, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian. Ini contoh yang jarang,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Dengan karakter kepemimpinan yang merakyat dan program sosial yang terus berjalan, nama Iptu Dovie kini semakin melekat di hati warga Lenteng. Ia tidak hanya memimpin Polsek, tetapi juga membangun jembatan kemanusiaan yang menguatkan hubungan polisi dan masyarakat.

Warga Antusias Serbu Operasi Pasar Murah Pertama Kali Di Kedunggalar

NGAWI, RN – Operasi Pasar Murah pertama kali yang digelar Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi di halaman kantor Kecamatan Kedunggalar pada Jumat (28/11/2025) diserbu warga.

Sejak pagi ratusan warga sudah berjubel untuk berbelanja barang kebutuhan pokok yang telah disiapkan dengan harga relatif murah dibawah harga pasar.

Kepala Bidang Tata Niaga Perdagangan DPPTK Kabupaten Ngawi Susana Ika Herawati, SE mengatakan Operasi Pasar Murah baru kali pertama dilaksanakan di Kecamatan Kedunggalar. Sehingga tak mengherankan jika warga rele berjubel untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok yang dicari.

“Operasi Pasar Murah dilaksanakan di Kecamatan Kedunggalar karena adanya keinginan kuat dari warga. Terlebih belum pernah dilaksanakan sebelumnya,” kata Susana sapaan akrabnya.

Sejumlah komoditi barang kebutuhan pokok tersedia, diantaranya telur ayam, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai hingga barang kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti sabun mandi dan sabun cuci. Harga komoditi barang yang dijual jauh dibawah harga pasar.

“Harga kebutuhan pokok yang kini harganya melambung adalah cabai mencapai 50 ribu per kilogram dan disini kita jual hanya 40 ribu,” lanjutnya.

Dengan adanya Operasi Pasar Murah yang telah dilaksanakan untuk ke 40 kalinya ini selama tahun 2025, DPPTK Kabupaten Ngawi berharap bisa menekan laju inflasi.

Kegiatan ini disambut antusias oleh warga masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang memadati lokasi sejak pagi hari. Ratusan warga terlihat memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Seneng banget bisa beli telur ayam, minyak goreng, gula dan barang kebutuhan lainnya dengan harga sangat murah. Moga aja seringkali pasar murah digelar, sangat membantu dan meringankan warga,” ujar Sukinem, salah satu warga Dusun Pulorejo yang borong belanjaan.

Sementara itu, Camat Kedunggalar Dr. Arsad Ragandhi, S.IP., M.Sc sangat mengapresiasi gelaran Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh DPPTK Kabupaten Ngawi. Ia juga berharap kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan karena sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

“Kami ingin kegiatan seperti ini bisa bergulir terus karena sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Terlebih untuk mengatasi lonjakan harga pasar yang berimbas pada inflasi,” ungkap Camat Kedunggalar.(don)

Artikel Warga Antusias Serbu Operasi Pasar Murah Pertama Kali Di Kedunggalar pertama kali tampil pada Reportase News.

Dinkes Blitar Prioritaskan Dana DBHCHT 2026 untuk Iuran JKN Warga Miskin

BLITAR — Meskipun pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran nasional pada tahun 2026, warga miskin Kabupaten Blitar tidak perlu khawatir soal layanan kesehatan. Pemerintah daerah memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tetap aman dan berlanjut.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hasnan Effendi, menegaskan bahwa dana DBHCHT tahun 2026 akan difokuskan sepenuhnya untuk membiayai iuran BPJS bagi warga miskin dan pasien dengan penyakit kronis. “Tahun depan, anggaran tidak untuk pembangunan fisik, tapi hanya untuk JKN. Prioritasnya jelas, melindungi warga yang membutuhkan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Hasnan menjelaskan, total alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan pada 2026 mencapai Rp12,7 miliar, hampir setara dengan tahun ini. Dana tersebut dipastikan cukup untuk mempertahankan kepesertaan JKN bagi warga miskin yang sudah terdaftar, sekitar 27.908 orang per bulan. Mereka terdiri dari kelompok masyarakat miskin dan penderita penyakit kronis, sesuai Perbup Nomor 94 Tahun 2021.

“Ini soal kemanusiaan sekaligus keberpihakan pemerintah daerah. Kami tidak ingin layanan kesehatan mereka terputus karena masalah anggaran,” tegas Hasnan.

Meski pembangunan Pustu, rehabilitasi puskesmas, dan pengadaan sarana medis tidak mendapat alokasi tahun depan, pihak Dinkes menekankan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Mekanisme rotasi peserta JKN pun akan berjalan lebih ketat: penggantian hanya dilakukan jika ada peserta yang meninggal atau kondisi ekonominya membaik.

“Bagi yang sudah mampu, kami harapkan mandiri. Yang dibiayai pemerintah tetap warga yang membutuhkan,” tambahnya.

Sepanjang 2025, penyerapan DBHCHT sektor kesehatan telah mencapai 64 persen, atau Rp10,7 miliar dari total Rp16,7 miliar. Dana ini tidak hanya digunakan untuk pembayaran iuran JKN, tetapi juga untuk pembangunan Pustu, rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan termasuk obat jiwa, dan alat tes kesehatan dasar seperti strip kolesterol dan asam urat.

Dengan fokus alokasi DBHCHT pada JKN tahun 2026, pemerintah Kabupaten Blitar berharap warga miskin tetap memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. “Kalau ada yang meninggal, kami ganti. Tapi yang sudah mampu, biar mandiri. Intinya, tidak ada warga miskin yang kehilangan haknya,” pungkas Hasnan.

Program ini menunjukkan bagaimana DBHCHT tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan biaya pengobatan tinggi.