Tokoh Adat Biak Papua Barat Daya Nyatakan Dukungan Penuh untuk Program Presiden Prabowo

Breaking News|by

 

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat. 

Laporan Yeri Yoom

banner 400x130

Kepala Suku dan Pemuda Biak Sepakat Perkuat Kolaborasi demi Kemajuan Papua Barat Daya

Breaking News|by

 

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat.

Laporan Yeri Yoom

Mama-Mama Papua Apresiasi Bantuan Presiden Prabowo untuk Pelatihan Rajut Tenun, Tegaskan Dukungan pada Asta Cita di Tanah Papua

Breaking News|by

 

Berita Nasional:Sosialisasi dan pelatihan Rajut Tenun Asli Papua kembali digelar di Papua Barat Daya sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya Mama-Mama Papua. Kegiatan ini dipimpin oleh Yosina Rita Pulanda, Ketua UMKM Rajut Tenun Asli Papua, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan nyata berupa alat-alat tenun dan material pendukung.

Menurut Yosina, bantuan tersebut telah membuka ruang pelatihan yang lebih luas bagi Mama-Mama Papua untuk mengembangkan keterampilan tenun tradisional—keterampilan yang menjadi identitas budaya sekaligus peluang ekonomi. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya program pemberdayaan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Mama-Mama Papua secara resmi menerima program MBG (Modal Bagi Gerak) dan PKG (Produktivitas Keluarga Gerak) yang digulirkan pemerintah di Papua Barat Daya. Program ini dinilai tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan lapangan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yosina juga menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tersebut sangat kuat di kalangan Mama-Mama Papua. Ia menyampaikan bahwa jika ada pihak yang menolak program Presiden Prabowo, Mama-Mama Papua siap mempertanyakan alasan penolakan tersebut.

“Mama Papua sudah menerima bukti nyata program Bapak Presiden. Kami siap turun bertanya kalau ada yang menolak, karena kami merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.

Pelatihan Rajut Tenun Asli Papua ini tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga menjaga kelestarian budaya lokal melalui karya-karya tenun yang khas dan memiliki nilai jual tinggi. Pemerintah daerah pun menyambut baik langkah ini, karena sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang bisa diperluas ke daerah lain di Tanah Papua, sehingga semakin banyak perempuan Papua yang terlibat aktif dalam penguatan ekonomi kreatif lokal.

Dinkes Blitar Prioritaskan Dana DBHCHT 2026 untuk Iuran JKN Warga Miskin

Blitar, Pemerintahan|by

BLITAR — Meskipun pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran nasional pada tahun 2026, warga miskin Kabupaten Blitar tidak perlu khawatir soal layanan kesehatan. Pemerintah daerah memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tetap aman dan berlanjut.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hasnan Effendi, menegaskan bahwa dana DBHCHT tahun 2026 akan difokuskan sepenuhnya untuk membiayai iuran BPJS bagi warga miskin dan pasien dengan penyakit kronis. “Tahun depan, anggaran tidak untuk pembangunan fisik, tapi hanya untuk JKN. Prioritasnya jelas, melindungi warga yang membutuhkan,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Hasnan menjelaskan, total alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan pada 2026 mencapai Rp12,7 miliar, hampir setara dengan tahun ini. Dana tersebut dipastikan cukup untuk mempertahankan kepesertaan JKN bagi warga miskin yang sudah terdaftar, sekitar 27.908 orang per bulan. Mereka terdiri dari kelompok masyarakat miskin dan penderita penyakit kronis, sesuai Perbup Nomor 94 Tahun 2021.

“Ini soal kemanusiaan sekaligus keberpihakan pemerintah daerah. Kami tidak ingin layanan kesehatan mereka terputus karena masalah anggaran,” tegas Hasnan.

Meski pembangunan Pustu, rehabilitasi puskesmas, dan pengadaan sarana medis tidak mendapat alokasi tahun depan, pihak Dinkes menekankan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Mekanisme rotasi peserta JKN pun akan berjalan lebih ketat: penggantian hanya dilakukan jika ada peserta yang meninggal atau kondisi ekonominya membaik.

“Bagi yang sudah mampu, kami harapkan mandiri. Yang dibiayai pemerintah tetap warga yang membutuhkan,” tambahnya.

Sepanjang 2025, penyerapan DBHCHT sektor kesehatan telah mencapai 64 persen, atau Rp10,7 miliar dari total Rp16,7 miliar. Dana ini tidak hanya digunakan untuk pembayaran iuran JKN, tetapi juga untuk pembangunan Pustu, rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan termasuk obat jiwa, dan alat tes kesehatan dasar seperti strip kolesterol dan asam urat.

Dengan fokus alokasi DBHCHT pada JKN tahun 2026, pemerintah Kabupaten Blitar berharap warga miskin tetap memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. “Kalau ada yang meninggal, kami ganti. Tapi yang sudah mampu, biar mandiri. Intinya, tidak ada warga miskin yang kehilangan haknya,” pungkas Hasnan.

Program ini menunjukkan bagaimana DBHCHT tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan biaya pengobatan tinggi.