BLITAR — Acara Fun Gathering Media 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Blitar pada Rabu (3/12/2025) menjadi sorotan tajam para jurnalis. Alih-alih memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media, kegiatan ini justru menuai kritik keras akibat ketidakhadiran Bupati Blitar serta sejumlah catatan teknis yang dinilai tidak profesional.
Kritik paling tegas disampaikan oleh Ketua Persatuan Insan Jurnalis Blitar Nusantara (PIJAR Blitar), Sutrisno, yang menilai absennya kepala daerah telah merusak esensi utama acara tersebut.
Dalam forum yang mengusung tema “Penguatan Kolaborasi Strategis” tersebut, kehadiran Bupati Blitar menjadi harapan para pelaku media. Namun, hingga acara berakhir, Bupati tidak menunjukkan diri.
Sutrisno menilai ketidakhadiran tersebut sebagai indikasi lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap kemitraan strategis dengan insan pers.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Bupati. Ini adalah forum resmi yang justru menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi publik. Ketidakhadiran beliau menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang serius membangun kemitraan yang setara dan saling menghormati,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran seorang kepala daerah bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk penghargaan terhadap profesi jurnalis yang selama ini berperan menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi di tengah masyarakat.
“Ini bukan acara seremonial biasa. Ketidakhadiran pimpinan daerah telah mengurangi nilai strategis agenda ini dan berpotensi merusak kepercayaan insan pers terhadap komitmen pemerintah,” tambah Sutrisno.
Selain kritik terhadap absennya Bupati, PIJAR Blitar juga menyoroti masalah teknis berupa pemberian dana transportasi sebesar Rp100.000 kepada peserta media.
Besaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan jarak tempuh yang harus dilalui beberapa awak media, terutama yang berasal dari wilayah kecamatan jauh.
“Transport Rp100 ribu itu tidak logis. Banyak jurnalis yang datang dari wilayah jauh. Ini menunjukkan kurangnya perhitungan dan kesan meremehkan kerja-kerja jurnalistik,” ujar Sutrisno.
Ia menegaskan bahwa penghargaan profesional terhadap media tidak hanya dinilai melalui program atau acara, tetapi melalui perhatian terhadap detail teknis yang mencerminkan keseriusan pemerintah.
PIJAR Blitar meminta Diskominfotiksan agar melakukan evaluasi besar-besaran, khususnya dalam memastikan kehadiran pejabat kunci pada agenda yang melibatkan media.
“Media bukan musuh. Media adalah mitra. Komitmen itu tidak cukup disampaikan secara verbal, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran pejabat tertinggi daerah dan perlakuan yang layak terhadap insan pers,” tegas Sutrisno.
Ia menilai bahwa tanpa kehadiran kepala daerah, fungsi utama kegiatan—yakni membangun hubungan strategis antara pers dan pemerintah—menjadi hilang.
Absennya Bupati dan masalah teknis yang muncul membuat acara ini meninggalkan catatan negatif bagi Diskominfotiksan. Dinas yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai gagal menghadirkan standar koordinasi yang baik.
PIJAR Blitar menekankan bahwa pemerintah daerah harus memperbaiki pola komunikasi publik dan meningkatkan kualitas kemitraan dengan media, termasuk memperhatikan aspek teknis yang berdampak pada wibawa instansi.
Acara Fun Gathering Media 2025 yang semula dirancang untuk memperkuat hubungan pemerintah dan jurnalis, berakhir dengan banyak pertanyaan terkait prioritas pemerintah daerah dalam membangun komunikasi publik yang inklusif, transparan, dan profesional.
