Distribusi BLT DD Kolor Sukses Digelar, Aparat dan BPRS Pastikan Proses Aman dan Terkendali

Pemerintahan, Sumenep|by

SUMENEP – Pemerintah Desa Kolor melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada Jumat, 5 Desember 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Kegiatan penyaluran yang dipusatkan di Balai Desa Kolor tersebut berjalan dengan baik, tertib, dan tanpa kendala berarti. Bank BPRS bertindak selaku lembaga penyalur, memastikan proses verifikasi serta pencairan dana berlangsung sesuai prosedur. Kehadiran Bhabinkamtibmas Desa Kolor turut memberikan dukungan keamanan serta memastikan jalannya kegiatan tetap kondusif dan teratur.

Pemerintah desa telah menyiapkan mekanisme antrean yang rapi sehingga warga penerima manfaat dapat hadir sesuai jadwal yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan massa dan menjaga kenyamanan seluruh peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Kolor, Novandri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat desa, pihak Bank BPRS, hingga aparat keamanan, atas kelancaran proses penyaluran BLT DD tahun berjalan. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan dana bantuan secara tepat guna.

“Kami berharap bantuan ini betul-betul dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terutama untuk kebutuhan pokok keluarga dan hal-hal yang bersifat produktif. Jangan sampai dana BLT digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi keluarga,” ujar Novandri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah desa akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan, guna memastikan tujuan program BLT DD dapat tercapai secara optimal dan tepat sasaran.

Program BLT DD di Desa Kolor diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi langkah nyata pemerintah desa dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

banner 400x130

Kepala Suku dan Pemuda Biak Sepakat Perkuat Kolaborasi demi Kemajuan Papua Barat Daya

Breaking News|by

 

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat.

Laporan Yeri Yoom

Wabup Sumenep Tegaskan Seniman dan Budayawan sebagai Jantung dan Jiwa Kesenian Daerah

Pemerintahan, Sumenep|by

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para seniman dan budayawan, Pemkab Sumenep memberikan penghargaan khusus kepada para pelaku seni yang dinilai telah berkontribusi besar dalam memajukan kebudayaan daerah.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk ucapan terima kasih, melainkan pengakuan atas peran strategis para seniman dalam menjaga identitas daerah. Hal itu disampaikannya dalam acara Apresiasi Seniman 2025 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (25/11/2025).

“Para seniman melalui karyanya adalah penjaga identitas daerah. Mereka merawat warisan budaya leluhur agar tetap tumbuh dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Wakil Bupati.

Ia menegaskan bahwa seni memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan seniman dan budayawan dinilai sebagai pilar penting dalam menjaga nilai dan makna budaya lokal.

Penghargaan ini, menurut Wabup, sekaligus menjadi dorongan moral bagi para seniman dan budayawan untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas mereka, sehingga budaya lokal tidak tergerus perkembangan zaman.

“Kami berharap para seniman mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai dan mengembangkan budaya daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wabup Imam Hasyim menyampaikan bahwa melalui kalender event kebudayaan yang digelar secara rutin setiap tahun, ruang bagi para pelaku seni semakin terbuka luas. Hal ini diyakini dapat meningkatkan inovasi seni, memperkuat ekonomi kreatif, serta menarik minat wisatawan.

“Berbagai kegiatan budaya yang terjadwal bukan hanya memberikan ruang pertunjukan bagi seniman, tetapi juga berpotensi meningkatkan ekonomi kreatif serta memperkuat identitas daerah,” pungkasnya.

Dengan penghargaan ini, Pemkab Sumenep menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan upaya kolektif seluruh masyarakat untuk menjaga warisan lokal agar tetap hidup dan berkembang.

Proyek Redesain Ruang Praktik SMK Rp 2,5 Miliar di Blitar Minim Transparansi dan Abaikan K3

Blitar, Pemerintahan|by

BLITAR – Proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 2.579.667.000,- untuk Redesain Ruang Praktis Siswa Broadcast di SMKN 1 Blitar memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Meskipun nilai proyek yang fantastis ini seharusnya melibatkan kontraktor profesional melalui proses tender ketat, di lokasi pekerjaan, tidak ditemukan papan proyek yang mencantumkan nama perusahaan pelaksana (PT/CV) sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proyek ini diketahui merupakan bagian dari Bantuan Pemerintah Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Tahun 2025. Sesuai analisis regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pekerjaan konstruksi bernilai miliaran rupiah wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi berbadan hukum (PT atau CV) yang memiliki izin usaha yang sah dan memenangkan tender.

Kejanggalan tidak berhenti pada minimnya transparansi pelaksana proyek. Tim lapangan juga menemukan bahwa para pekerja konstruksi yang terlibat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3K). Hal ini menjadi sorotan serius mengingat K3K adalah standar mutlak dalam setiap pekerjaan konstruksi, terutama yang didanai oleh negara.

“Setiap proyek yang menggunakan uang rakyat, apalagi dengan nilai di atas Rp 2,5 Miliar, harus menjunjung tinggi transparansi dan keselamatan kerja. Ketiadaan papan nama kontraktor dan pengabaian K3K adalah indikasi kuat adanya masalah dalam kepatuhan regulasi,” ujar salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi temuan ini, upaya konfirmasi kepada pihak penanggung jawab proyek menemui jalan buntu. Saat tim mencoba menemui mandor atau pengawas kerja di lokasi, mereka tidak berada di tempat.

Lebih lanjut, Kepala Sekolah SMKN 1 Blitar, Imam Wahyudi, S.pd, tidak dapat ditemui di kantornya. Keterangan dari staf menyebutkan seluruh Wakil Kepala Sekolah (Waka) juga sedang tidak berada di sekolah. Kondisi ini memperkuat kecurigaan publik terhadap upaya konektifitas terkait pelaksanaan proyek besar ini.

Desakan untuk Pihak Terkait Publik dan pihak terkait mendesak agar:

  • Dinas Pendidikan Provinsi/Kemendikbudristek sebagai penyalur dana segera melakukan audit dan investigasi terhadap proses penunjukan pelaksana proyek dan kepatuhan regulasi K3K.
  • Kepala Sekolah SMKN 1 Blitar memberikan klarifikasi terbuka mengenai mekanisme penunjukan kontraktor dan alasan tidak adanya papan nama proyek.
  • Pekerja segera diberikan perlengkapan K3K dan jaminan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Proyek APBN adalah amanah negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana miliaran rupiah ini benar-benar menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, bukan masalah hukum di kemudian hari.