Wabup Sumenep Tegaskan Seniman dan Budayawan sebagai Jantung dan Jiwa Kesenian Daerah

Pemerintahan, Sumenep|by

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para seniman dan budayawan, Pemkab Sumenep memberikan penghargaan khusus kepada para pelaku seni yang dinilai telah berkontribusi besar dalam memajukan kebudayaan daerah.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk ucapan terima kasih, melainkan pengakuan atas peran strategis para seniman dalam menjaga identitas daerah. Hal itu disampaikannya dalam acara Apresiasi Seniman 2025 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (25/11/2025).

“Para seniman melalui karyanya adalah penjaga identitas daerah. Mereka merawat warisan budaya leluhur agar tetap tumbuh dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Wakil Bupati.

Ia menegaskan bahwa seni memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan seniman dan budayawan dinilai sebagai pilar penting dalam menjaga nilai dan makna budaya lokal.

Penghargaan ini, menurut Wabup, sekaligus menjadi dorongan moral bagi para seniman dan budayawan untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas mereka, sehingga budaya lokal tidak tergerus perkembangan zaman.

“Kami berharap para seniman mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai dan mengembangkan budaya daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wabup Imam Hasyim menyampaikan bahwa melalui kalender event kebudayaan yang digelar secara rutin setiap tahun, ruang bagi para pelaku seni semakin terbuka luas. Hal ini diyakini dapat meningkatkan inovasi seni, memperkuat ekonomi kreatif, serta menarik minat wisatawan.

“Berbagai kegiatan budaya yang terjadwal bukan hanya memberikan ruang pertunjukan bagi seniman, tetapi juga berpotensi meningkatkan ekonomi kreatif serta memperkuat identitas daerah,” pungkasnya.

Dengan penghargaan ini, Pemkab Sumenep menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan upaya kolektif seluruh masyarakat untuk menjaga warisan lokal agar tetap hidup dan berkembang.

banner 400x130

UPZ Kabupaten Sumenep Perkuat Profesionalisme Tata Kelola ZIS untuk Kesejahteraan Umat

Berita, Pemerintahan, Sumenep|by

SUMENEP – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memperkuat tata kelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi UPZ Baznas Sumenep yang digelar di Hotel Asmi, Senin (24/11/2025).

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menekankan bahwa UPZ tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana zakat, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan dan pelayan umat.

“UPZ bukan hanya pengumpul dana, tetapi agen pemberdayaan di lini paling depan. UPZ bertugas memperkuat fondasi pengelolaan ZIS Baznas Sumenep agar semakin profesional dan berdampak,” ujarnya.

Pemkab Sumenep bersama Baznas terus mengoptimalkan potensi ZIS untuk mendukung berbagai program sosial, mulai dari santunan fakir miskin, bantuan anak yatim, beasiswa, rumah layak huni, hingga program zakat produktif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wabup menegaskan bahwa peran UPZ sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan ASN dan masyarakat di tingkat satuan kerja maupun desa.

“UPZ berperan penting memperkuat berbagai program sosial Baznas. Dengan pengelolaan yang baik, bantuan dapat lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Wabup menambahkan bahwa Pemkab Sumenep berkomitmen mendukung Baznas dalam mewujudkan tata kelola ZIS yang profesional, sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

“Ketika ZIS ASN dan masyarakat dikelola secara profesional dan transparan, itu menjadi energi penggerak pembangunan Kabupaten Sumenep,” tegasnya.

UPZ diminta memastikan seluruh penyaluran ZIS dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan laporan Baznas Kabupaten Sumenep, total penghimpunan ZIS periode Januari–Oktober 2025 mencapai:

  • Rp3.473.666.620 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah)

Sementara itu, dana yang telah disalurkan dan didayagunakan mencapai:

  • Rp2.823.348.270 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

Jumlah penerima manfaat (mustahik) hingga saat ini tercatat 7.402 orang.

Wabup menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar potensi ZIS dapat terus meningkat.

“Baznas harus mengoptimalkan potensi ZIS melalui edukasi dan sosialisasi. Ini penting untuk mendukung pemberdayaan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat program-program sosial pemerintah,” pungkasnya.

Provinsi atau KEK? IJTI Tekankan Pentingnya Keputusan Strategis untuk Masa Depan Madura

Berita, Ekonomi, IJTI, KEK, Madura, Pemerintah, Pemerintahan, Politik, Provinsi Madura, SDM, Sumenep|by

MADURA – Pulau Madura kembali berada pada titik krusial dalam agenda pembangunan. Sejumlah gagasan besar bermunculan, mulai dari wacana pembentukan Provinsi Madura yang telah bertahun-tahun bergulir, hingga rencana menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Gagasan-gagasan tersebut mengundang konsolidasi para tokoh daerah, aktivis, dan elemen masyarakat yang berharap Madura dapat keluar dari bayang-bayang ketertinggalan.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Madura, Veros Afif, menekankan bahwa seluruh inisiasi tersebut tidak boleh hanya menjadi slogan tanpa realisasi. Menurutnya, ada kepentingan besar yang menyangkut harkat dan masa depan masyarakat Madura.

“Kami menyaksikan perjalanan panjang ini. Dari wacana Provinsi Madura hingga KEK. Jangan sampai semua ini hanya menjadi cerita yang berulang tanpa akhir. Jika memang serius, maka harus diwujudkan,” tegas Veros.

Lebih jauh, Veros menilai bahwa pembangunan Madura tidak bisa diperlakukan sebagai proyek coba-coba. Seluruh konsep dan regulasi pendukung harus disiapkan secara matang agar langkah besar seperti pembentukan provinsi maupun KEK tidak berujung mandek.

“Ini bukan eksperimen birokrasi. Ini menyangkut nasib jutaan masyarakat Madura. Kami para jurnalis televisi siap mendukung, karena kami ingin melihat Madura benar-benar bangkit,” ujarnya.

Veros juga mengungkapkan pengalamannya saat berkunjung ke Malaysia, di mana ia bertemu ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Madura yang terlibat dalam pembangunan gedung-gedung pencakar langit.

“Ratusan ribu PMI di Malaysia itu warga Madura. Mereka bekerja keras di proyek-proyek besar. Keahlian mereka luar biasa. Jika SDM saja sudah sehebat ini, mengapa Madura tidak bisa menjadi Provinsi atau KEK? Yang kurang hanya harmonisasi instrumen dan kemauan kolektif,” tuturnya.

Menurutnya, potensi besar SDM tersebut harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang tepat, keseriusan pemerintah, serta kolaborasi lintas elemen masyarakat.

Veros menegaskan bahwa gerakan mendorong Madura menjadi Provinsi ataupun KEK bukanlah gerakan sporadis atau perjuangan individu, tetapi representasi keinginan kolektif masyarakat Madura. Tanpa kebersamaan dan konsolidasi, ia khawatir Madura akan terus menjadi wilayah yang kaya konsep namun miskin realisasi.

“Kesampingkan ego, hentikan saling klaim. Mari bersatu. Ini momentum penentuan masa depan Madura. Jika kita lengah, generasi setelah kita yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.

Dengan pernyataan tersebut, IJTI Madura menegaskan bahwa perubahan besar hanya dapat dicapai melalui persatuan, komitmen kuat, dan keberanian untuk memperjuangkan arah baru pembangunan Madura.

Vendor SPPG Batuputih Arogan, Ancam Wartawan Dilaporkan Polisi dan TNI

Kesehatan, Pemerintahan, Pendidikan, Sumenep|by

SUMENEP – Upaya wartawan Reportase News untuk melakukan konfirmasi terkait dugaan ketidaksesuaian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batuputih berujung pada tindakan pengusiran dan intimidasi oleh Kepala Dapur SPPG Batuputih, H. Mawardi, pada Sabtu (22/11/2025).

Insiden tersebut bermula saat wartawan datang secara baik-baik untuk melakukan silaturahmi sekaligus meminta klarifikasi atas sejumlah keluhan masyarakat terkait menu MBG yang dinilai terlalu sederhana dan diduga tidak memenuhi standar gizi nasional. Namun, alih-alih memberikan penjelasan, Mawardi yang juga mantan anggota DPRD dari Fraksi PKB disebut menunjukan sikap agresif.

Menurut keterangan wartawan yang hadir, Mawardi mengusir dan mengancam akan melaporkan wartawan kepada polisi dan TNI. Bahkan, pernyataannya disampaikan dengan nada tinggi menggunakan bahasa Madura.

“Ba’na rea abajinganna sengkok. Sengkok tao mak sotta ba’na. Elaporagina ka polisi ban TNI ba’na. Ella tak osa la mole,” (Kamu jangan ikut campur urusan saya. Saya bisa laporkan kamu ke polisi dan TNI. Kamu tidak usah di sini, pulang saja.) ujar Mawardi dengan nada keras sebagaimana disampaikan wartawan yang menjadi korban intimidasi.

Salah satu guru MTs Al-Iftitahiyah MH, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengakui bahwa menu MBG di Batuputih dinilai “biasa saja“, jauh dari menu bergizi seimbang sebagaimana standar pemerintah.

“Setiap guru juga dapat jatah, jadi kami tahu. Menunya biasa seperti makanan orang Batuputih sehari-hari. Buah hanya kelengkeng tiga biji atau pepaya. Apel atau pir belum pernah lihat,” ungkapnya melalui sambungan WhatsApp.

Program MBG sendiri bukan sekadar pembagian makanan gratis, melainkan investasi gizi untuk masa depan anak Indonesia. Berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2019, menu MBG wajib memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) meliputi protein, karbohidrat, sayur segar, dan buah sesuai standar Balanced Nutrition Guidelines (BGN).

Namun, di masyarakat Batuputih, banyak keluhan terkait menu yang dianggap monoton.

Seorang warga mengunggah video di TikTok mempertanyakan mengapa sayur yang disajikan seringkali hanya kacang panjang.

“Area e topote adhe’ sayuranna pole ya? Salaenna otok talar ya. Ma’ lacu sabbhen are otok talar,” (Apakah tidak ada sayur lain? Kok itu-itu saja.) tulisnya dalam postingan tersebut.

Keluhan juga datang dari salah satu warga Batuputih berinisial MST, yang mengaku anggota SPPG namun tidak berada satu dapur dengan MBG Mawardi. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah wali murid sebenarnya ingin menyampaikan kritik, namun sebagian merasa sungkan.

“Menunya sangat sederhana. Banyak wali siswa mengeluh, tetapi mungkin sungkan karena alumni sekolah yayasan tersebut, jadi tidak berani kritik,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada rencana menghadirkan ahli gizi untuk memperbaiki menu, namun ragu karena menu yang saat ini disajikan terlalu jauh dari standar MBG yang ideal.

Standar Pemerintah vs Realita Lapangan

Program MBG pemerintah pusat menekankan pentingnya:

  • Menu bergizi seimbang
  • Keberagaman protein hewani dan nabati
  • Porsi buah yang cukup
  • Variasi sayur setiap hari
  • Menu yang memenuhi AKG siswa

Namun dari temuan awal di lapangan serta keterangan para guru dan masyarakat, ada indikasi kuat bahwa menu MBG Batuputih masih jauh dari ketentuan tersebut.

Sejumlah warga Batuputih berharap Kepala Dapur MBG dan vendor pelaksana agar segera menyesuaikan menu dengan standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Mereka menilai perlu ada audit, pelibatan ahli gizi, dan transparansi dalam penyusunan menu.

Hingga berita ini diterbitkan, Mawardi belum memberikan penjelasan resmi terkait teriakan pengusiran terhadap wartawan maupun dugaan ketidaksesuaian menu MBG.