Vice President FAMI Soroti Keputusan Gegabah Bupati Jeneponto: Pembatalan Bimtek IKAWAN Dinilai Cederai Upaya Peningkatan SDM

Breaking News|by

Jeneponto — Vice President Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Adv. Sulkipani Thamrin, S.H.,L.LM., menyoroti keras keputusan Bupati Jeneponto yang mencoret anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Ikatan Istri Anggota DPRD (IKAWAN). Ia menilai langkah tersebut merupakan keputusan gegabah, tidak berdasar kajian matang, dan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Keputusan Bupati Jeneponto ini bukan hanya ceroboh, tapi juga mencerminkan cara pandang sempit terhadap peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah. Bimtek IKAWAN seharusnya dilihat sebagai investasi sosial, bukan pemborosan,” tegas Sulkipani Thamrin dalam keterangannya, Senin  Keawak Media Di pelataran Gedung Mahkamah Konstitusi RI Senin (2/12/2025).

Menurut Sulkipani, alasan Bupati yang menyebut kegiatan Bimtek IKAWAN sebagai pemborosan anggaran dan tidak memiliki dasar regulasi, terlalu simplistik dan tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat.

“Alasan tidak ada dasar hukum itu mengada-ada. Pemerintah daerah justru punya kewenangan mengarahkan dan menyesuaikan kegiatan semacam ini dalam kerangka pemberdayaan perempuan atau peningkatan kapasitas masyarakat. Tugas eksekutif itu bukan menghapus, tetapi mengelola dan merapikan,” ujarnya.

FAMI menilai keputusan Bupati yang menolak program Bimtek IKAWAN tanpa alternatif solusi, adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah daerah membaca potensi sosial yang ada di sekitarnya. Padahal, organisasi istri pejabat dan istri wakil rakyat di banyak daerah terbukti menjadi mitra strategis dalam berbagai isu sosial—mulai dari edukasi keluarga, ketahanan pangan rumah tangga, hingga program penanggulangan stunting.

“Bupati seolah menutup mata terhadap kontribusi nyata kelompok perempuan. Padahal, mereka bukan sekadar pelengkap, tetapi motor sosial yang dapat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat di akar rumput,” lanjut Sulkipani.

Ia juga menilai penggunaan narasi efisiensi anggaran untuk meniadakan kegiatan Bimtek adalah bentuk kebijakan yang tidak visioner. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan upaya peningkatan kapasitas manusia.

“Efisiensi bukan berarti memangkas semua kegiatan. Pemerintah yang cerdas tahu membedakan antara belanja seremonial dan investasi sosial. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk istri anggota dewan, adalah investasi jangka panjang,” tegasnya lagi.

Selain itu, Sulkipani menilai pernyataan Bupati bahwa istri anggota DPRD bukan pejabat publik sebagai bentuk pandangan diskriminatif. Ia menilai, secara sosial, kelompok perempuan seperti IKAWAN memiliki peran advokatif dan pengaruh kuat terhadap kebijakan publik di tingkat lokal.

“Status hukum memang penting, tapi kontribusi sosial jauh lebih substansial. Banyak kebijakan publik di daerah justru lahir dari ide-ide kelompok perempuan yang aktif dan terorganisir,” ujar Vice President FAMI tersebut.

Menutup keterangannya, Sulkipani menegaskan bahwa keputusan mencoret anggaran Bimtek IKAWAN tanpa solusi pengganti menunjukkan lemahnya visi pembangunan SDM di Jeneponto.

“Bupati terlalu cepat mengambil keputusan tanpa melihat dampak jangka panjangnya. Ini bukan sekadar pemotongan anggaran, tapi pemangkasan ruang partisipasi perempuan dan hilangnya potensi sinergi sosial. Seharusnya pemerintah tidak hanya memangkas, tetapi juga membangun,” pungkas Sulkipani Thamrin.

Keputusan Bupati Jeneponto kini menjadi sorotan publik. FAMI menilai kebijakan itu menjadi bukti nyata bahwa arah pembangunan SDM di Jeneponto belum ditempatkan sebagai prioritas utama

Redaksi

banner 400x130

Tokoh Adat Biak Papua Barat Daya Nyatakan Dukungan Penuh untuk Program Presiden Prabowo

Breaking News|by

 

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat. 

Laporan Yeri Yoom

Kepala Suku dan Pemuda Biak Sepakat Perkuat Kolaborasi demi Kemajuan Papua Barat Daya

Breaking News|by

 

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat.

Laporan Yeri Yoom

Mama-Mama Papua Apresiasi Bantuan Presiden Prabowo untuk Pelatihan Rajut Tenun, Tegaskan Dukungan pada Asta Cita di Tanah Papua

Breaking News|by

 

Berita Nasional:Sosialisasi dan pelatihan Rajut Tenun Asli Papua kembali digelar di Papua Barat Daya sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya Mama-Mama Papua. Kegiatan ini dipimpin oleh Yosina Rita Pulanda, Ketua UMKM Rajut Tenun Asli Papua, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan nyata berupa alat-alat tenun dan material pendukung.

Menurut Yosina, bantuan tersebut telah membuka ruang pelatihan yang lebih luas bagi Mama-Mama Papua untuk mengembangkan keterampilan tenun tradisional—keterampilan yang menjadi identitas budaya sekaligus peluang ekonomi. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya program pemberdayaan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Mama-Mama Papua secara resmi menerima program MBG (Modal Bagi Gerak) dan PKG (Produktivitas Keluarga Gerak) yang digulirkan pemerintah di Papua Barat Daya. Program ini dinilai tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan lapangan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yosina juga menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tersebut sangat kuat di kalangan Mama-Mama Papua. Ia menyampaikan bahwa jika ada pihak yang menolak program Presiden Prabowo, Mama-Mama Papua siap mempertanyakan alasan penolakan tersebut.

“Mama Papua sudah menerima bukti nyata program Bapak Presiden. Kami siap turun bertanya kalau ada yang menolak, karena kami merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.

Pelatihan Rajut Tenun Asli Papua ini tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga menjaga kelestarian budaya lokal melalui karya-karya tenun yang khas dan memiliki nilai jual tinggi. Pemerintah daerah pun menyambut baik langkah ini, karena sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang bisa diperluas ke daerah lain di Tanah Papua, sehingga semakin banyak perempuan Papua yang terlibat aktif dalam penguatan ekonomi kreatif lokal.