Laporan Kehilangan Ditindaklanjuti Kilat, Polres Jombang Temukan Remaja dalam Kondisi Selamat

JOMBANG – Profesionalisme dan respons cepat personel Pamapta III Polres Jombang kembali mendapat apresiasi publik. Pada Selasa, 25 November 2025, sekitar pukul 09.15 WIB, Sri Utami (49), warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, mendatangi Mapolres Jombang untuk melaporkan putrinya, NNF (16), yang tidak pulang selama beberapa hari.

Sebelum membuat laporan, keluarga telah melakukan pencarian secara mandiri di berbagai lokasi, namun tidak membuahkan hasil. Kekhawatiran yang meningkat mendorong Sri Utami meminta bantuan resmi kepolisian.

Setelah menerima laporan tersebut, Ipda Nur Wahyu, S.H., bersama personel Pamapta III, langsung melakukan langkah cepat. Selain menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Orang, petugas juga segera turun ke lapangan untuk melakukan pencarian.

Koordinasi dilakukan dengan SPKT dan Piket Sabhara, sementara area pencarian diperluas ke titik-titik strategis, kawasan publik, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat keberadaan remaja tersebut. Informasi dari keluarga, teman, serta warga setempat dihimpun untuk mempercepat identifikasi.

Tidak membutuhkan waktu lama, upaya tersebut membuahkan hasil. Petugas berhasil menemukan NNF di kawasan simpang tiga Universitas Darul Ulum (Unipdu) Jombang dalam kondisi selamat. Remaja tersebut kemudian dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan dan memastikan kondisi fisiknya, sebelum diserahkan kembali kepada keluarga.

Suasana haru terjadi ketika Sri Utami memeluk putrinya yang telah ditemukan. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada pihak kepolisian.

“Saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak polisi, terutama Pamapta yang begitu cepat membantu saya. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuan polisi. Alhamdulillah anak saya ditemukan selamat. Terima kasih banyak,” ujarnya.

Keberhasilan ini kembali menegaskan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman, menghadirkan solusi cepat, serta menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat maupun kondisi penuh tekanan.

banner 400x130

Provinsi atau KEK? IJTI Tekankan Pentingnya Keputusan Strategis untuk Masa Depan Madura

MADURA – Pulau Madura kembali berada pada titik krusial dalam agenda pembangunan. Sejumlah gagasan besar bermunculan, mulai dari wacana pembentukan Provinsi Madura yang telah bertahun-tahun bergulir, hingga rencana menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Gagasan-gagasan tersebut mengundang konsolidasi para tokoh daerah, aktivis, dan elemen masyarakat yang berharap Madura dapat keluar dari bayang-bayang ketertinggalan.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Madura, Veros Afif, menekankan bahwa seluruh inisiasi tersebut tidak boleh hanya menjadi slogan tanpa realisasi. Menurutnya, ada kepentingan besar yang menyangkut harkat dan masa depan masyarakat Madura.

“Kami menyaksikan perjalanan panjang ini. Dari wacana Provinsi Madura hingga KEK. Jangan sampai semua ini hanya menjadi cerita yang berulang tanpa akhir. Jika memang serius, maka harus diwujudkan,” tegas Veros.

Lebih jauh, Veros menilai bahwa pembangunan Madura tidak bisa diperlakukan sebagai proyek coba-coba. Seluruh konsep dan regulasi pendukung harus disiapkan secara matang agar langkah besar seperti pembentukan provinsi maupun KEK tidak berujung mandek.

“Ini bukan eksperimen birokrasi. Ini menyangkut nasib jutaan masyarakat Madura. Kami para jurnalis televisi siap mendukung, karena kami ingin melihat Madura benar-benar bangkit,” ujarnya.

Veros juga mengungkapkan pengalamannya saat berkunjung ke Malaysia, di mana ia bertemu ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Madura yang terlibat dalam pembangunan gedung-gedung pencakar langit.

“Ratusan ribu PMI di Malaysia itu warga Madura. Mereka bekerja keras di proyek-proyek besar. Keahlian mereka luar biasa. Jika SDM saja sudah sehebat ini, mengapa Madura tidak bisa menjadi Provinsi atau KEK? Yang kurang hanya harmonisasi instrumen dan kemauan kolektif,” tuturnya.

Menurutnya, potensi besar SDM tersebut harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang tepat, keseriusan pemerintah, serta kolaborasi lintas elemen masyarakat.

Veros menegaskan bahwa gerakan mendorong Madura menjadi Provinsi ataupun KEK bukanlah gerakan sporadis atau perjuangan individu, tetapi representasi keinginan kolektif masyarakat Madura. Tanpa kebersamaan dan konsolidasi, ia khawatir Madura akan terus menjadi wilayah yang kaya konsep namun miskin realisasi.

“Kesampingkan ego, hentikan saling klaim. Mari bersatu. Ini momentum penentuan masa depan Madura. Jika kita lengah, generasi setelah kita yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.

Dengan pernyataan tersebut, IJTI Madura menegaskan bahwa perubahan besar hanya dapat dicapai melalui persatuan, komitmen kuat, dan keberanian untuk memperjuangkan arah baru pembangunan Madura.

Rikmin Awal Bintara Brimob 2026, Polres Sumenep Pastikan Seleksi Berjalan Bersih dan Transparan

SUMENEP  – Polres Sumenep melaksanakan Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) Awal Penerimaan Bintara Brimob TA 2026 Panda Jawa Timur, bertempat di Aula Trawang Polres Sumenep. Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses seleksi calon Bintara Brimob yang digelar secara serentak di jajaran Polda Jawa Timur. Kamis (21/11/2025),

Pemeriksaan administrasi awal meliputi pengecekan berkas, kelengkapan dokumen persyaratan, legalitas identitas, serta kesesuaian data yang telah diunggah peserta pada sistem pendaftaran. Setiap calon peserta diperiksa secara teliti oleh panitia untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Kabag SDM Polres Sumenep AKP Widiarti, S.H., menyampaikan bahwa proses seleksi dilaksanakan secara profesional dan berpegang pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

“Kabag SDM Polres Sumenep., menegaskan bahwa seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri, termasuk Bintara Brimob, wajib dilaksanakan tanpa pungutan biaya dan bebas dari praktik percaloan. Kami pastikan setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat dilakukan untuk menjaga objektivitas seleksi, sekaligus memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya kejujuran dan disiplin sejak tahap awal rekrutmen.

Kegiatan Rikmin Awal di Polres Sumenep berjalan lancar dan tertib. Para peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi akan melanjutkan proses seleksi selanjutnya di tingkat Panda Jatim. Polres Sumenep berharap tahapan ini dapat melahirkan calon Bintara Brimob yang berintegritas, disiplin, dan siap mengabdi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Desa Kaulon Rehabilitasi Kantor Desa Demi Pelayanan Publik yang Lebih Nyaman

BLITAR – Pemerintah Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rehabilitasi sebagian kantor desa, khususnya empat ruangan yang berada di sisi selatan. Proyek ini dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) sebagai bentuk prioritas desa terhadap kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa Kaulon, Jais, S.Pd., menyebutkan bahwa rehabilitasi ini merupakan langkah mendesak mengingat kondisi kantor desa sebelumnya dinilai tidak layak huni. Saat musim hujan, perangkat desa maupun warga yang membutuhkan pelayanan sering kesulitan mencari tempat yang aman dan nyaman.

“Kantor desa ini pusat pelayanan publik. Kami ingin memberikan layanan yang nyaman, cepat, akurat, dan gratis. Itu semua harus dimulai dari fasilitas kerjanya. Jika perangkat desa bekerja dengan tenang, masyarakat pun akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan,” ujar Jais.

Fokus Layanan Masyarakat, Desa Kaulon Benahi Kantor Desa yang Tak Layak.

Proses rehabilitasi disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes). Dengan banyaknya kebutuhan mendesak dan keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa Kaulon memilih memangkas kegiatan seremonial dan mengalihkan anggarannya untuk perbaikan infrastruktur dasar pelayanan publik.

Meski anggaran tidak sepenuhnya mencukupi, semangat gotong royong masyarakat dan perangkat desa membuat pembangunan tetap bisa berjalan. Sebagian biaya ditutupi dengan swadaya, bahkan satu ruangan tambahan dibiayai langsung dari dana pribadi Kepala Desa.

“Anggarannya memang belum mencukupi, tetapi sebagian kami kerjakan dengan swadaya. Alhamdulillah prosesnya sudah mulai berjalan,” tambah Jais.

Rehabilitasi empat ruangan utama ini diharapkan segera rampung sehingga Kantor Desa Kaulon dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan publik yang aman, ramah, dan nyaman. Langkah ini sekaligus menandai transformasi baru dalam tata kelola pelayanan desa.